PALI – TS.COM // Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di Pondok Pesantren Darussalam Tegal Rejo, di Desa Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang diduga dibiayai melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dari APBD Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2026 dengan pagu sekitar Rp400 juta, dikabarkan dihentikan.
Penghentian proyek tersebut memunculkan sorotan karena pembangunan fisik pada sekolah atau pondok pesantren swasta tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti sekolah negeri.
Sesuai ketentuan yang berlaku, pembangunan atau rehabilitasi fisik pada lembaga pendidikan swasta yang menggunakan APBD wajib dilakukan melalui skema Belanja Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
Aktivis pemerhati pembangunan Kabupaten PALI, Ardi Taher, menilai penempatan dana Pokir seharusnya dilakukan dengan memperhatikan regulasi sejak tahap perencanaan agar tidak berujung pada penghentian proyek.
“Sangat disayangkan jika dana Pokir ditempatkan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, Perencanaan harus matang sehingga anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Ardi Taher, Minggu (26/7/2026).
Menurut Ardi, proses perencanaan dan penganggaran harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada regulasi yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat maupun menghambat pembangunan.
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Aturannya sudah jelas.
Jika memang terdapat pelanggaran terhadap mekanisme yang telah ditetapkan, kami meminta APH bertindak tegas agar ke depan tidak ada lagi pelaksanaan program yang mengabaikan aturan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penghentian proyek tersebut maupun mekanisme penganggaran yang digunakan. (Red/Tim)
